TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melakukan sejumlah tindak lanjut terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan sanksi yang disiapkan, ketidakpatuhan perusahaan bisa berujung kepada pembekuan usaha.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan sanksi administrasi tersebut didasarkan atas rekomendasi pengawasan ketenagakerjaan setelah dilakukan pemeriksaan.
"Rekomendasi pengenaan sanksi administrasi akan diambil sebagai langkah terakhir setelah dilakukan pemeriksaan serta pemberian nota pemeriksaan," ujar Putri ketika dihubungi Bisnis, Jumat, 14 Mei 2021.
Rapat koordinasi terkait dengan hal tersebut, katanya, akan dilaksanakan paling lambat pada pekan kedua setelah libur Idul Fitri 2021 atau lebaran untuk kemudian diambil langkah-langkah terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam membayarkan THR keagamaan.
Berdasarkan data kotor Kemenaker sampai dengan Jumat, 14 Mei 2021, terdapat 2.269 laporan terkait dengan pembayaran THR keagamaan. Jumlah tersebut akan bertambah setelah hasil validasi 13-14 Mei 2021 keluar.
Sementara itu, data kotor untuk pengaduan, terdapat 352 pengaduan yang sudah dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Proses pemeriksaan tersebut meliputi verifikasi, validasi, dan pemberian rekomendasi sanksi.
